PANDUAN ADIWIYATA “Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan”

TIM ADIWIYATA TINGKAT NASIONAL

PELINDUNG

1.     Prof. Dr. Balthasar M. Ba, Kambuaya,Menteri Negara Lingkungan Hidup

2.    Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA ,Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

DEWAN PERTIMBANGAN ADIWIYATA

1.     Prof. Dr. Arief Rachman, M. Ed, Wakil pelaksana harian Unseco, Kemdiknas

2.    Ir. Ilyas Asaad, MP Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, KLH

3.    Ir. Hermien Rosita, MM, Sekretaris Menteri Negara LH

4.    Prof. Suyanto, Ph. D, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar

5.    Hamid Muhammad, Ph. D, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah

6.    Dibjo Sartono, Wetlands International

7.    Prof. Rukaesih, Universitas Negeri Jakarta

8.    Ir. Dana A.Kartakusuma,Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan, KLH

9.    Dr. Eka Budiyanta,

TIM PEMBINA ADIWIYATA

1.         Chaerudin Chasyim, Asdep Penguatan Inisiatif  Masyarakat, KLH (Koordinator)

2.        Prof, Dr. Ibrahim Bafadal. M. Pd, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kemdikbud

3.        Didik Suhardi, Ph.D, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kemdikbud

4.        Toto Supriyanto. Ph.D, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah  Atas, Kemdikbud

5.        Dr. Joko  Sutrisno, Direktur Pembinaan Sekolah Menenga Kejuruan, Kemdikbud

TIM TEKNIS ADIWIYATA

1.         Susi H.R.Sadikin, SE, Kabid Pendidikan Lingkungan Hidup, KLH ( Wakil koordinator)

2.        Drs. Samino, M. Pd, Kasubdit Sarana Prasarana, Dit. Pembinaan SD, Kemdikbud

3.        Susetyo Widiasmoro, M. Ed. Kasubdit Sarana Prasarana, Dit Pembinaan SMP , Kemdikbud

4.        Dr. Muchlis Catio, M. Ed, Kasubdit Kelembagaan dan Peserta Didik, Dit. Pembinaan SMA, Kemdikbud

5.        Ir. Teguh Widodo, Kasubdit Kelembagaan  dan Peserta Didik, Dit. Pembinaan SMK, Kemdikbud

6.        Sasmita Nugroho, SE Kasubid  Pembinaan, Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat, KLH 

7.        Drs. Parus, M.Si Kasubid  Evaluasi, Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat, KLH

8.        Noor Indrastuti, Puskurbuk, Kemdikbud

9.        Supartono, Staf  Direktorat Pembinaan SD, Kemdikbud

10.     Wiyono, Staf Direktorat Pembinaan SMP, Kemdikbud

11.       Endar Rusmano, Staf Direktorat Pembinaan SMA, Kemdikbud

12.      Triasmono, Staf Direktorat Pembinaan SMK, Kemdikbud

13.      Dr. dr. Tri Edhi Budi Susilo. M.Si, Universitas Indonesia

14.      Drs. Agusti Thamrin, M. Pd, Universitas Negeri  Sebelas Maret

15.      Koen Setyawan, LSM, Jaringan Pendidikan Lingkungan

16.      Triyaka, LP3ES

17.      Stien Mat   akupang, sampoerna School  Education

 

  A. Gambaran Umum  Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di Indonesia.

Pada awalnya penyelenggaraan PLH di Indonesia dilakukan oleh Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta pada tahun 1975. Pada tahun 1977/1978 rintisan Garis-garis Besar Program Pengajaran Lingkungan Hidup diujicobakan di 15 Sekolah Dasar Jakarta. Pada tahun 1979 di bawah koordinasi Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Meneg PPLH) dibentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, dimana pendidikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL mulai dikembangkan). Sampai tahun 2010, jumlah PSL yang menjadi Anggota Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) telah berkembang menjadi 101 PSL.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departeman Pendidikan Nasional (Ditjen Dikdasmen Depdiknas), menetapkan bahwa penyampaian mata ajar tentang kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam kurikulum tahun 1984 dengan memasukan materi kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam semua mata pelajaran pada tingkat menengah umum dan kejuruan. Tahun 1989/1990 hingga 2007, Ditjen Dikdasmen Depdiknas, melalui Proyek Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) melaksanakan program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup; sedangkan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) mulai dikembangkan pada tahun 2003 di 120 sekolah. Sampai dengan berakhirnya tahun 2007, proyek PKLH telah berhasil mengembangkan SBL di 470 sekolah, 4 Lembaga Penjamin Mutu (LPMP) dan 2 Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG).

Prakarsa Pengembangan Lingkungan Hidup juga dilakukan oleh LSM. Pada tahun 1996/1997 terbentuk Jaringan Pendidikan Lingkungan yang beranggotakan LSM yang berminat dan menaruh perhatian terhadap Pendidikan Lingkungan Hidup. Hingga tahun 2010, tercatat 150 anggota Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL, perorangan dan lembaga) yang bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup. Sedangkan tahun 1998 – 2000 Proyek Swiss Contact berpusat di VEDC (Vocational Education Development Center) Malang mengembangkan Pendidikan Lingkungan Hidup pada Sekolah Menengah Kejuruan melalui 6 PPPG lingkup Kejuruan dengan melakukan pengembangan materi ajar PLH dan berbagai pelatihan lingkungan hidup bagi guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan termasuk guru SD, SMP, dan SMA.

Pada tahun 1996 disepakati kerjasama pertama antara Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang diperbaharui pada tahun 2005 dan tahun 2010. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tahun 2005, pada tahun 2006 Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. Program ini dilaksanakan di 10 sekolah di Pulau Jawa sebagai sekolah model dengan melibatkan perguruan tinggi dan LSM yang bergerak di bidang Pendidikan Lingkungan Hidup.

Sejak tahun 2006 sampai 2011 yang ikut partisipasi dalam program Adiwiyata baru mencapai 1.351 sekolah dari  251.415 sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) Se-Indonesia, diantaranya yang mendapat Adiwiyata mandiri : 56 sekolah, Adiwiyata: 113 sekolah, calon Adiwiyata 103 sekolah, atau total yang mendapat penghargaan Adiwiyata mencapai 272 Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) Se-Indonesia. Dari keadaan tersebut di atas, sebarannya sebagaian besar di pulau Jawa, Bali dan ibu kota propinsi lainnya, jumlah/ kuantitas masih sedikit, hal ini dikarenakan pedoman Adiwiyata yang ada saat ini masih sulit diimplementasikan.

Dilain pihak Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, belum dapat menjawab kendala yang dihadapi daerah, khususnya bagi sekolah yang melaksanakan program Adiwiyata. Hal tersebut terutama kendala dalam penyiapan dokumentasi terkait kebijakan dan pengembangan kurikulum serta, sistem evaluasi dokumen dan penilaian fisik . Dari kendala tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk dilakukan penyempurnaan Buku Panduan Pelaksanaan Program Adiwiyata 2012 dan sistem pemberian penghargaan yang tetap merujuk pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemendikbud. Oleh karenanya diharapkan sekolah yang berminat mengikuti program Adiwiyata tidak merasa terbebani, karena sudah menjadi kewajiban pihak sekolah memenuhi Standar Pendidikan Nasional sebagaimana dilengkapi dan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.19 tahun 2005, yang dijabarkan dalam  8 standar pengelolaan pendidikan.

Dengan melaksanakan program Adiwiyata akan menciptakan warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan  ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah. 

A.        Pengertian  dan tujuan Adiwiyata

ADIWIYATA mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Tujuan program Adiwiyata  adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

B.        Prinsip-prinsip Dasar Program Adiwiyata

Pelaksanaan Program Adiwiyata diletakkan pada dua prinsip dasar berikut ini;

1.        Partisipatif: Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran.

2.        Berkelanjutan: Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif

C.        Komponen Adiwiyata :

Untuk mencapai tujuan program Adiwiyata, maka ditetapkan 4 (empat) komponen program yang menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai sekolah Adiwiyata. Keempat komponen tersebut adalah;

1.        Kebijakan Berwawasan Lingkungan

2.        Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan

3.        Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif

4.        Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

D.        Keuntungan mengikuti Program Adiwiyata

1.        Mendukung pencapaian standar kompetensi/ kompertensi dasar dan standar kompetensi lulusan  (SKL) pendidikan dasar dan menengah.

2.        Meningkatkan efesiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi.

3.        Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif.

4.        Menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar.

5.        Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meIalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah.

E.        Target Pencapaian Program Adiwiyata sampai dengan 2014

Sebagai upaya menanamkan nilai budaya dan peduli lingkungan di sekolah yang lebih banyak di wilayah Indonesia, maka perlu ditetapkan sebuah target pencapaiannya. Target pencapaian jumlah sekolah Adiwiyata dari tahun 2012 sampai tahun 2014 adalah 6.480  sekolah sebagaimana Tabel 1 berikut ini  :

TABEL 1. TARGET PENCAPAIAN PROGRAM ADIWIYATA TAHUN 2012-2014

No	SEKOLAH	2012	2013	2014	TOTAL
1.	SD/Mi	1 X 540 KAB/ KOTA	1 X 540 KAB/ KOTA	1 X 540 KAB/ KOTA	1. 620 SEKOLAH
2.	SMP/ Mts	1 X 540 KAB/ KOTA	1 X 540 KAB/ KOTA	1 X 540 KAB/ KOTA	1. 620 SEKOLAH
3.	SMA/ MA	1 X 540 KAB/ KOTA	1 X 540 KAB/ KOTA	1 X 540 KAB/ KOTA	1. 620 SEKOLAH
4.	SMK	1 X 540 KAB/ KOTA	1 X 540 KAB/ KOTA	1 X 540 KAB/ KOTA	1. 620 SEKOLAH
TOTAL		2. 160 SEKOLAH	2. 160 SEKOLAH	2. 160 SEKOLAH	6. 480 SEKOLAH

Target pencapaian program Adiwiyata tersebut di atas direncanakan dengan dasar pemikiran bahwa;

1.        Propinsi diharapkan mendorong  semua kabupaten/ kota melaksanakan 4 sekolah masing-masing 1 setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA, SMK) mulai tahun 2012, maka  tahun 2012-2014 akan tercapai perolehan Adiwiyata 6.480 sekolah.

2.        Dengan target pencapaian setiap kabupaten/kota 4 sekolah pada setiap jenjang pendidikan akan memudahkan pembinaan dan pembiayaan untuk mencapai sekolah adiwiyata,

F.        Pelaksanaan Program Adiwiyata

Pelaksana program Adiwiyata terdiri dari tim nasional, propinsi, kabupaten/kota juga di sekolah. Unsur dan peran masing-masing tim seperti tercantum dibawah ini;

1.    Tim Nasional

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: Kementerian Lingkungan Hidup (Koordinator), Kementerian pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, LSM pendidikan lingkungan, perguruan tinggi, media serta swasta. Tim tingkat Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup.

Peran dan tugas pokok dari tim nasional adalah sebagai berikut;

a.      Mengembangkan kebijakan, program, panduan, materi pembinaan dan instrumen observasi

b.      Melakukan Koordinasi dengan Pusat Pengeloaan Ekoregion (PPE) dan  Propinsi

c.       Melakukan Sosialisasi program dengan Propinsi

d.      Melakukan Bimbingan teknis kepada Tim Propinsi dalam rangka pembinaan sekolah

e.      Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional

f.       Melakukan Evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program Adiwiyata kepada Menteri lingkungan Hidup tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

2.    Tim Propinsi

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut : Badan Lingkungan Hidup Propinsi (koordinator), Dinas Pendidikan, Kanwil Agama,  LSM pendidikan lingkungan, media massa, perguruan tinggi serta swasta, Tim propinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur

Peran dan tugas pokok dari tim provinsi adalah sebagai berikut;

a.      Mengembangkan program Adiwiyata tingkat Propinsi

b.      Koordinasi dengan kabupaten/kota

c.       Melakukan Sosialisasi program ke kabupaten/kota

d.      Bimbingan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pembinaan sekolah

e.      Membuat Pilot project untuk 4 satuan pendidikan  yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK) setiap propinsi

f.       Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Propinsi

g.      Melakukan Evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program Adiwiyata kepada Gubernur tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup

3.    Tim Kabupaten/Kota :

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut : Badan Lingkungan Kabupaten/Kota (koordinator), Dinas pendidikan, Kantor agama, LSM pendidikan lingkungan, media, perguruan tinggi, swasta, sekolah Adiwiyata mandiri. Tim kabupaten ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Peran dan tugas pokok dari tim kabupaten/kota adalah sebagai berikut;

a.      Mengembangkan/ Melaksanakan program Adiwiyata tingkat Kabupaten/Kota

b.      Sosialisasi program adiwiyata kepada sekolah

c.       Bimbingan teknis kepada sekolah

d.      Membuat Pilot project untuk 4 satuan pendidikan  yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK) setiap Kabupaten/Kota

e.      Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten/ Kota

f.       Melakukan Evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program Adiwiyata kepada Bupati/Walikota tembusan kepada Badan Lingkungan Hidup Propinsi .

4.    Tim Sekolah

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut : guru, siswa dan  komite sekolah. Tim sekolah di tetapkan melalui SK Kepala Sekolah.

Peran dan tugas pokok dari tim sekolah adalah sebagai berikut ;

a.        Mengkaji kondisi lingkungan hidup sekolah, kebijakan sekolah, kurikulum sekolah, kegiatan sekolah, dan sarana prasarana

b.        Membuat rencana kerja dan mengalokasikan anggaran sekolah berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, dan disesuaikan dengan komponen, standar, dan implementasi adiwiyata

c.         Melaksanakan rencana kerja sekolah

d.        Melakukan pemantauan dan evaluasi.

e.        Menyampaikan laporan kepada Kepala Sekolah tembusan Badan Lingkungan hidup Kabupatan/Kota dan Instansi terkait.

G.       Pembiayaan Program Adiwiyata

Untuk mencapai tujuan program yang telah ditetapkan dalam panduan ini, maka diperlukan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan pembinaan dan pemberian penghargaan Adiwiyata yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain : 

1.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi,dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

2.    sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H.       Kalender Kegiatan Program Adiwiyata

Sebagai panduan dalam implementasinya, maka di tetapkan sebuah rancangan waktu kegiatan dalam siklus program Adiwiyata. Jenis kegiatan dan rencana waktu dimaksud sebagai berikut ini:

TABEL 2 KALENDER KEGIATAN PROGRAM ADIWIYATA

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Penyempurnaan Panduan Adiwiyata	Oktober
2.	Sosialisasi Panduan Adiwiyata	Nopember
3.	Pelatihan/ TOT	Desember
4.	Pembinaan Adiwiyata	Januari - Desember
5.	Monitoring	Januari – Desember
6.	Pemberian Penghargaan	Maret- Juni
7.	Evaluasi keterlaksanaan program Adiwiyata	Nopember
8.	Informasi dan Komunikasi program Adiwiyata	Desember

Dalam rangka melaksanakan kalender tersebut di atas, dibutuhkan sinergisitas kegiatan antara tim nasional, propinsi, kabupaten/ kota dan sekolah.  Tabel berikut ini menjelaskan rencana tahapan kegiatan adiwiyata yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak sebagai  berikut;

TABEL 3 : SINERGISITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM ADIWIYATA

No	Kegiatan	Nasional	Propinsi	Kab/ Kota	Sekolah
a.	Penyempurnaan Panduan Adiwiyata	√	-	-	-
b.	Sosialisasi Panduan Adiwiyata	√	√	√	-
c.	Pelatihan/ TOT	√	√	√	-
d.	Pembinaan Adiwiyata	√	√	√	√
e.	Monitoring	√	√	√	-
f.	Pemberian Penghargaan	√	√	√	-
g.	Evaluasi keterlaksanaan program Adiwiyata	√	√	√	-
h.	Informasi dan Komunikasi program Adiwiyata	√	√	√	√

Catatan ;   Program  tersebut  di atas dilakukan oleh semua pihak  berdasarkan kebutuhan lapangan untuk mencapai target renstra Adiwiyata tahun 2012-2014